 |
| Gambar apakah ini? (Sumber: Google Image) |
Amati gambar di atas. Menurut kalian, gambar apakah itu? Benar sekali. Gambar di atas adalah susunan atau struktur lembaga negara NKRI menurut UUD 1945 yang sudah diamandemen. Apa yang kamu ketahui tentang lembaga negara? Betul. Lembaga negara adalah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan pemerintahan. Lembaga negara merupakan salah satu kelengkapan negara yang mutlak ada, disamping Undang-undang, wilayah, dan pengakuan negara lain.
Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, negara Indonesia belum sepenuhnya terbentuk karena belum memiliki kelengkapan-kelengkapan negara yang diwajibkan. Karena itu mulai 18 Agustus 1945 PPKI dan lembaga-lembaga lain menyusun kelengkapan negara satu per satu.
Untuk memahami pembentukan pemerintahan NKRI, silahkan baca pengantar materi di bawah ini.
*****
Pengesahan UUD dan Pengakatan Presiden dan Wakil Presiden
Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melangsungkan berbagai untuk membentuk kelengkapan negara. Sidang pertama dilakukan di pada 18 Agustus 1945 di Gedung Pejambon (Gedung Merdeka).
Sebelum rapat dibuka, Moh. Hatta menemui tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, Teuku Hasan. Moh. Hatta menyampaikan informasi dari seorang opsir laut Jepang tentang keberatan masyarakat Indonesia Timur menyangkut sila pertama dalam Pembukaan UUD. Dikumpulkanlah mereka dan diajak rapat pendahuluan. Melalui pembicaraan mendalam mereka sepakat menghilangkan kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam sila "Ketuhaan" untuk menghindari perpecahan. Ki Bagus Hadikusumo kemudian mengusulkan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Semua sepakat.
Di dalam acara pertama Sidang PPKI, yakni pemandangan umum, Bung Hatta menyampaikan hasil pertemuannya dengan beberapa tokoh Islam yang menghasilkan perubahan sila “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Moh. Hatta menegaskan bahwa kesepakatan itu diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun merupakan bagian yang mayoritas. Kesepakatan ini secara umum dapat diterima, meski mengecewakan sebagian kalangan, tapi mengurangi kelancaran sidang. Sidang kemudian memutuskan lahirnya Teks Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
 |
| Sidang Pengesahan UUD 1945 PPKI (Sumber: Buku Sejarah Indonesai Kelas XI) |
Pada pukul 15.00 dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan awalnya akan dilakukan melalu pemungutan suara, tapi atas usul dari Otto Iskandardinata Sukarno dan dan Moh. Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi.
Presiden Sukarno kemudian membentuk Panitia Kecil beranggotakan 9 orang yang dipimpin Otto Iskandardinata untuk merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia.
Pembentukan Departeman dan Pemerintahan Daerah
Dalam sidang 19 Agustus 1945 PPKI mengesahkan rancangan pembagian wilayah negara Indonesa yang dibuat oleh Panitia Kecil pimpinan Otto Iskandardinata. NKRI dibagi menjadi 8 Provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, dan Jawa Barat ditambah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.
Sidang dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan Panitia Kecil pimpinan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen/kementrian. Hasilnya adalah 12 departemen, yaitu Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, Pekerjaan Umum, ditambah Kementerian Negara.
Pembentukan Badan-badan Negara
Sukarno, Hatta, dan beberapa tokoh lain berkumpul di Jalan Gambir Selatan (Merdeka Selatan) No. 10 untuk membahas calon-calon anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Mereka menyepakati KNIP akan berapat pada 29 Agustus.
PPKI kembali mengadakan sidang pada 22 Agustus 1945 untuk membentuk Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat.
KNIP diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Ketuanya adalah Mr. Kasman Singodimejo dengan beberapa wakilnya, yaitu Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhary, dan Adam Malik.
 |
| Pelantikan Anggota KNIP (Sumber: Buku Sejarah Indonesia Kelas XI) |
KNIP bersidang pada 16 Oktober 1945 di Gedung Balai Muslimin Indonesia. Dalam sidang tersebut KNIP mengusulkan pada Presiden agar KNIP diberikan wewenang legislatif selama DPR/MPR belum terbentuk untuk menegakan kewibawaan kehidupan bernegara. Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin mengusulkan pembentukan Badan Pekerja KNIP (BPKNIP) untuk mengerjakan tugas-tugas operasional KNIP dalam situasi genting. Usul tersebut diterima pemerintah dengan mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945
Dengan keluarnya Maklumat No. X maka KNIP yang semula adalah pembantu Presiden berperan sebagai DPR/MPR sementara, dan BPKNIP diketuai oleh Sutan Syaharir.
Pembentukan Kabinet
Pada 2 September 1945 Presiden Sukarno membentuk Kabinet Presidensial, di mana para Mentri bertanggung jawab pada Presiden. Mentri yang diangkat sejumlah departemen (12) ditambah 4 mentri negara.
Pembentukan Partai Politik
Rapat PPKI pada 22 Agustus 1945 memutuskan pembentukan partai politik nasional. Terbentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai wadah persatuan pembinaan politik rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan terbentuknya multi partai, yang ditindaklanjuti maklumat Wakil Presiden pada 3 November 1945. Berdirilah berbagai partai politik, diantaranya adalah Masyumi yang dipimpin dr. Sukiman; PKI yang dipimpin oleh Mr. Moh. Yusuf; Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin; Partai Rakyat Sosialis (PRS) yang dipimpin oleh Sutan Syaharir; PNI yang merupakan gabungan Partai Rakyat Indonesia (PRI), Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia
 |
| Partai Politik Masa Awal Kemerdekaan (Sumber: Tirto) |
Tentara Nasional Indonesia
Pembentukan ketentaraan nasional oleh pemerintah dilakukan secara hati-hati mengingat situasi dan kondisi saat itu untuk menghindari bentrokan dengan Jepang yang bertugas menjaga status quo. Kehati-hatian pemerintah tidak disenangi pemuda. Adam malik memimpin para pemuda mengadakan rapat pada 19 Agustus 1945 di Prapatan 10. Hasil rapat menuntut pemerintah membentuk Tentara Republik Indonesia yang diisi oleh mantan anggota. PETA sendiri tidak dapat dijadikan tentara nasional karena bentukan Jepang, bahkan telah dibubarkan Jepang.
Dalam sidang PPKI 22 Agustus 1945 pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), sebuah lembaga bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), dengan tujuan memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. BKR bukanlah tentara.
Pembentukan BKR menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemuda. Mereka tidak puas terhadap kebijakan pemerintah membentuk BKR, kemudian membentuk badan-badan perjuangan. Badan-badan perjuangan juga dikenal dengan laskar, yaitu suatu organisasi perjuangan, yang tidak memiliki senjata, kurang disiplin, dan tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman.
Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite van Aksi. Di Surabaya muncul BBI (Barisan Buruh Indonesia), Angkatan Muda yang dibentk oleh Sumarsono dan Ruslan Wijayasastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk PRI (Pemuda Republik Indonesia) bersama Bung Tomo. Di Semarang berdiri Angkatan Muda dan Pemuda Semarang, di Bandung berdiri Pemuda Republik Indonesia, dan sebagainya. Kelahiran berbagai laskar barisan perjuangan itu menunjukan kesiapan rakyat menggelorakan revolusi.
Pada 16 September 1945 pasukan Inggris yang tergabung dalam SEAC (South East Asia Command) di bawah pimpinan Laksamana Muda Lord Louis Mountbatten mendarat di Jakarta. Pada 29 September 1945 mendarat lagi pasukan Inggris dari kesatuan Allied Forces Netherland Indies (AFNEI) di bawah pimpinan Letjend Philip Christison pada 29 September 1945, yang diboncengi oleh Netherland India Civil Administration (NICA).
Melihat situasi itu pemerintah memerintahkan Urip Sumoharjo, mantan Mayor KNIL, untuk membentuk tentara nasional. Pada 5 Oktober dikeluarkan Maklumat Pemerintah tentang pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat).
Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR. Supriyadi, mantan komandan Peta, diangkat sebagai Mentri Keamanan Rakyat. KNIP memerintahkan mobilisasi mantan tentara Peta, KNIL, Heiho, dan laskar-laskar untuk bergabung ke dalam TKR. Laskar setengah militer dan paramiliter organisasi politik tetap diizinkan beroperasi jika tidak mau bergabung.
Karena Supriyadi tak kunjung datang, jabatannya dirubah dari Mentri Keamanan Rakyat menjadi Pimpinan Tertinggi TKR. Keberadaan Supriyadi yang misterius menyebabkan diadakan rapat pemilihan Pimpinan Tertinggi TKR yang baru. Akhirnya disepakati Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal dan Mayor Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staff dengan pangkat Letnan Kolonel.
Pada 1 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 2/SD 1946 yang berisi perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, dan Kementrian Keamanan Rakyat menjadi Kementrian Pertahanan. Pada 26 Januari 1945 Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). TRI dilengkapi dengan pembentukan TRI Angkatan Laut (ALRI) dan TRI Angkatan Udara (AURI).
Pada 5 Mei 1947 dibentuk Panitia Pembentukan Tentara Nasional. Setelah panitia tersebut bekerja, pada 3 Juni 1947 lahirlah Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai penyempurnaan TRI untuk menyatukan potensi-potensi kekuatan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.
 |
| Kronologi Pembentukan TNI (Sumber: Indonesia Baik) |
*****
Dari pengantar di atas, lembaga apa saja yang dibentuk untuk melengkapi kelengkapan-kelengkapan negara? Banyak ya. UUD 1945, Presiden/Wakil Presiden, Departemen/Kementrian, Provinsi, TNI, dan lain-lain.
Untuk menyelami lebih dalam materi pembentukan pemerintakan NKRI, silahkan baca buku Sejarah Indonesia kelas XI halaman 104-122. Gunakan majalah sejarah online Historia untuk mendapatkan informasi-informasi populer yang berhubungan.
Selanjutnya buatlah infografis pembentukan pemerintahan Indonesia dengan media apapun (disarankan Canva), kemudian unggah ke Padlet berikut: Papan Buletin Indonesia Merdeka
Terakhir, kerjakan kuis berikut: Kuis Pembentukan Pemerintahan
Jika ada pertanyaan tentang materi, sampaikan di kolom komentar. Untuk hal-hal teknis menyangkut pengerjaan dan pengumpulan tugas dan latihan soal, silahkan tanyakan di grup WhatsApp.
EmoticonEmoticon